Sigli — Pemerintah Kabupaten Pidie menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan dan pengamanan aset daerah dengan menandatangani kesepakatan bersama pemulihan aset milik pemerintah daerah.
Kesepakatan itu diteken bersama Kejaksaan Negeri Pidie di Pendopo Bupati Pidie, Rabu, (18/2/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Suhendra, disaksikan Wakil Bupati Alzaizi Umar serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan kejaksaan.
Pada kesempatan itu Bupati Pidie, Sarjani mengatakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara tertib, taat aturan, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
“Pengelolaan keuangan daerah harus menjunjung prinsip efisien, ekonomis, efektif, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bagi masyarakat,” ujar Sarjani.
Ia menjelaskan, struktur APBK yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Aset yang diperoleh melalui APBK maupun sumber sah lainnya, kata dia, merupakan instrumen penting dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Sarjani, pengelolaan BMD telah diatur melalui berbagai regulasi, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga qanun daerah. Karena itu, setiap pengelola dan pengguna barang wajib melakukan pengamanan atas aset yang berada dalam penguasaannya.
“Pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran,” katanya.
Sarjani menambahkan, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan Kejaksaan Negeri Pidie dalam pemulihan aset telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan menunjukkan hasil positif. Sejumlah aset daerah yang dikuasai pihak tidak berhak, kata dia, berhasil ditertibkan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Ia berharap kesepakatan terbaru ini semakin memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum dalam penataan serta pengamanan aset daerah. “Pemulihan aset harus berjalan sesuai ketentuan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pidie,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pidie, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie, Kepala Inspektorat, serta pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri Pidie.
Editor : Amiruddin MK
